Page 33 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

4.3 Pilar-pilar Demokrasi (HAM, Pemilu, Kedaulatan Rakyat)

Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya pilar-pilar yang menopang sistem tersebut. Pilar-
pilar demokrasi merupakan komponen dasar yang harus ada agar nilai, mekanisme, dan tujuan
demokrasi dapat tercapai dengan efektif dan berkeadilan. Menurut Larry Diamond, pilar
demokrasi mencakup perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan pemilu yang bebas dan
adil, penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, serta keberadaan lembaga-lembaga yang
akuntabel. Di Indonesia, terdapat beberapa pilar utama demokrasi yang harus terus dijaga dan
diperkuat agar sistem demokrasi dapat berjalan sesuai cita-cita reformasi.

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak
dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam demokrasi, perlindungan terhadap HAM merupakan
prinsip mutlak yang harus dijunjung tinggi. UUD NRI 1945, khususnya dalam Bab XA Pasal
28A hingga 28J, memberikan jaminan penuh atas berbagai hak, seperti hak atas hidup,
kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak memperoleh
perlindungan hukum.

HAM menjadi pilar demokrasi karena tanpa adanya perlindungan terhadap kebebasan individu,
demokrasi akan kehilangan maknanya. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi
juga menjamin hak-hak dasar setiap warga negara untuk berpikir, berbicara, berkumpul,
beragama, dan hidup dengan layak tanpa diskriminasi. Contoh konkretnya di Indonesia adalah
kebebasan pers yang dijamin dalam reformasi, meskipun tantangan terhadap kebebasan ini
masih sering muncul melalui ancaman kekerasan terhadap jurnalis atau penyensoran. Maka
dari itu, negara dan seluruh elemen masyarakat harus memastikan bahwa HAM tetap menjadi
landasan utama dalam praktik demokrasi.

2. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas, Jujur, dan Adil

Pemilu merupakan sarana utama rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya. Tanpa pemilu yang
bebas, jujur, dan adil, demokrasi hanya akan menjadi retorika kosong. Menurut Samuel P.
Huntington, pemilu yang reguler, kompetitif, dan bebas merupakan indikator minimum dari
sistem demokrasi elektoral. Di Indonesia, pemilu telah mengalami evolusi penting, terutama
setelah reformasi 1998, di mana rakyat dapat memilih langsung presiden, anggota legislatif,
serta kepala daerah melalui pilkada.

Prinsip bebas berarti setiap warga negara dapat memilih tanpa tekanan atau paksaan; prinsip
jujur berarti tidak ada manipulasi suara, pemalsuan data, atau kecurangan; prinsip adil berarti
semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Contoh nyata dari
upaya memperkuat prinsip ini adalah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
independen, pengawasan oleh Bawaslu, serta pemberlakuan sistem e-voting di beberapa
daerah. Walaupun tantangan seperti politik uang, kecurangan administratif, dan intimidasi
pemilih masih ada, komitmen untuk memperbaiki sistem pemilu menjadi salah satu kunci
dalam memperkokoh demokrasi Indonesia.

29