Page 34 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

3. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara
berada di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal
1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, semua tindakan pemerintah harus berlandaskan
pada kehendak rakyat yang diwakilkan melalui lembaga-lembaga demokratis, seperti DPR,
DPD, DPRD, dan pemerintahan yang dipilih secara sah.

Kedaulatan rakyat juga mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi,
mengkritik, dan bahkan mengganti pemerintah melalui mekanisme konstitusional jika
pemerintah tidak lagi menjalankan mandatnya dengan benar. Di era demokrasi modern,
pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak terbatas pada momentum pemilu, tetapi harus tercermin
dalam partisipasi aktif masyarakat dalam proses-proses politik, seperti penyampaian aspirasi,
petisi, demonstrasi damai, partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, dan keterlibatan
dalam pengawasan program-program pemerintah.

Contohnya, gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (RKUHP) beberapa waktu lalu menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia
menggunakan hak kedaulatannya untuk menyuarakan keberatan atas kebijakan yang dianggap
tidak berpihak pada keadilan sosial. Ini merupakan bukti hidup bahwa demokrasi tidak hanya
tentang memilih, tetapi juga tentang terus mengawasi dan berpartisipasi dalam jalannya
pemerintahan.

4.4 Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Demokrasi

Dalam negara demokrasi, partisipasi aktif warga negara menjadi unsur vital dalam
mewujudkan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Partisipasi ini
mencerminkan kesadaran politik warga untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan
publik, tidak hanya pada saat pemilu, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial-politik sehari-
hari. Menurut Sidney Verba, partisipasi politik meliputi seluruh aktivitas warga negara yang
dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Demokrasi tanpa partisipasi rakyat akan menjadi demokrasi prosedural semata,
kehilangan esensinya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Berikut bentuk-bentuk partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi:

1. Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu

Salah satu bentuk partisipasi politik paling dasar adalah menggunakan hak pilih dalam
pemilihan umum. Melalui hak pilih, warga negara menentukan arah pemerintahan dan memilih
wakil-wakil yang akan membuat serta mengawasi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia,
pemilu diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun untuk memilih Presiden, anggota
DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dapat merusak
legitimasi demokrasi dan menghasilkan pemerintahan yang lemah. Oleh karena itu, warga
negara yang sadar demokrasi harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak, berdasarkan

30