Page 40 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

BAB 5

WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB

5.1 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam negara demokrasi, hubungan antara negara dan warga negara didasarkan pada prinsip
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dan
dinikmati oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan
oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara dan sesama warga negara.
Menurut Miriam Budiardjo, hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari satu mata uang: tidak
dapat dipisahkan, dan harus dijalankan secara seimbang untuk mewujudkan kehidupan
berbangsa yang harmonis.

1. Hak Warga Negara

Hak-hak warga negara di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 sampai Pasal 34. Hak-hak tersebut meliputi
hak politik (seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu), hak sipil (seperti hak kebebasan
beragama, berpendapat, dan berserikat), hak sosial-ekonomi (seperti hak atas pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan), serta hak perlindungan hukum. Sebagai contoh, Pasal 28E ayat (2)
UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Hak-hak ini memberikan
landasan bagi warga negara untuk berkembang sebagai individu yang merdeka, bermartabat,
dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kewajiban Warga Negara

Selain menikmati hak-haknya, warga negara juga berkewajiban menjalankan tugas-tugas
tertentu demi kepentingan bersama. Kewajiban ini antara lain menaati hukum dan
pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal
27 ayat (3)), menghormati hak-hak orang lain (Pasal 28J ayat (1)), serta turut menciptakan
perdamaian dunia (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Sebagai contoh, membayar pajak
adalah kewajiban konkret warga negara untuk mendukung pembangunan nasional. Tanpa
kesadaran akan kewajiban, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik, karena demokrasi
menuntut tanggung jawab, bukan hanya menuntut hak.
3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan yang dinamis antara pelaksanaan hak dan
kewajiban. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajibannya, maka akan
terjadi ketidakseimbangan yang mengganggu ketertiban sosial dan menghambat pembangunan
nasional. Sebaliknya, jika kewajiban terlalu ditekankan tanpa perlindungan hak, maka negara
akan berubah menjadi otoriter. Oleh karena itu, warga negara harus memahami bahwa
menggunakan hak secara bertanggung jawab, seperti menyampaikan pendapat tanpa

36