Page 41 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

melanggar hukum atau merusak ketertiban umum, merupakan bagian dari kewajiban moral
dalam kehidupan berbangsa.

4. Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban, pendidikan kewarganegaraan menjadi
sangat penting. Pendidikan ini bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan
bertanggung jawab dalam menjalankan perannya dalam kehidupan demokratis. Melalui
pendidikan kewarganegaraan, warga negara dibekali dengan pengetahuan tentang hak-haknya,
kewajibannya, serta nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran dan pemahaman inilah yang
menjadi fondasi bagi terciptanya warga negara yang aktif, partisipatif, serta mampu menjaga
keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

5.2 Etika Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sehari-hari

Etika kewarganegaraan merupakan panduan moral bagi warga negara dalam bertingkah laku
di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika ini penting untuk menjaga keharmonisan
kehidupan bersama, memperkuat persatuan nasional, dan mendukung pelaksanaan demokrasi
yang sehat. Menurut Driyarkara, etika adalah “ilmu tentang apa yang seharusnya dilakukan
manusia berdasarkan nilai-nilai kebaikan,” sehingga dalam konteks kewarganegaraan, etika
berarti bagaimana warga negara harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan
prinsip-prinsip negara hukum.

Berikut beberapa bentuk etika kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari:

1. Menjunjung Tinggi Hukum dan Aturan yang Berlaku

Sebagai warga negara yang baik, mentaati hukum adalah bentuk dasar dari etika
kewarganegaraan. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, adil,
dan aman. Menurut Thomas Hobbes, tanpa hukum, kehidupan manusia akan kembali pada
kondisi bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua). Oleh karena itu,
ketaatan terhadap hukum mulai dari peraturan lalu lintas, pajak, sampai ketentuan pemilu
adalah bentuk nyata dari penghormatan terhadap nilai keadilan dan ketertiban sosial.
Contohnya, warga negara yang disiplin membayar pajak telah membantu negara membiayai
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi semua.

2. Menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain
Dalam negara demokrasi, kebebasan individu dijamin, namun kebebasan tersebut tidak bersifat
absolut. Setiap warga negara harus menggunakan hak-haknya dengan memperhatikan hak
orang lain. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengingatkan bahwa dalam menggunakan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-
undang untuk menghormati hak orang lain. Misalnya, dalam menyampaikan pendapat di muka
umum, warga negara harus tetap menjaga ketertiban umum dan tidak melakukan ujaran

37