Page 55 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 55
36 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
dari desa formal, contoh: Desa Pakraman di Bali.
c. Ada desa adat yang wilayahnya melingkupi
beberapa desa formal, contoh: Masyarakat Adat
Kasepuhan (10) meliputi 141 desa, 4 kecamatan
dan 3 kabupaten; banua dari suku Dayak; nagari
di Sumatera Barat, dan masyarakat adat di Papua.
2. Pendekatan status hukum.
a. Desa-desa di Jawa dan Bali merupakan desa yang
mempunyai status hukum sebagai badan hukum
publik; sementara desa-desa di luar Jawa tidak
sebagai badan hukum. 46
b. UU Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal
standing kepada masyarakat adat (Pasal 51 ayat (1)
butir b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.
3. Pendekatan kewenangan
a. Kewenangan apakah yang dimiliki oleh kepala
adat dalam melakukan pelayanan publik?
b. Apakah dilakukan pembagian kewenangan antara
kepala adat dengan kepala desa formal?
46 Di Bali, desa pakraman telah ditetapkan sebagai badan
hukum publik yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No.276/KEP-19.2/10/2017
tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali
Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas
Tanah; sementara pura – sebagai bagian dari desa adat –
jauh sebelumnya telah ditetapkan sebagai subyek hak milik
atas tanah.
