Page 52 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 52
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 33
lahan tersebut termasuk daerah lingkungannya nagari-
nagari tersebut harus diberikan restitusi, jika dilakukan
eksplorasi pertambangan arang ombilin di lahan tersebut.”
Berdasarkan keterangan tersebut maka perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut apakah hak ulayat di Sumatera Barat
mencakup juga bahan galian (tambang) yang berada di
bawah tanah.
Di Papua, berdasarkan Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah; tidak secara tegas
menyatakan hal tersebut. Pasal 1 angka 6 Perdasus
tersebut menyatakan: “Hak Ulayat masyarakat hukum
adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai
oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah
tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya
yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah berserta
segala isinya (garis bawah dari Penulis) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Meskipun Pasal 1 Perdasus itu dapat ditafsirkan
bahwa hak ulayat masyarakat adat meliputi juga bahan
galian (tambang) namun Pasal lain terlihat seperti
menegasikannya. Pasal 10 ayat (4) berbunyi: “Pelepasan hak
ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan
warga masyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua
bangunan dan tanaman tumbuh serta sumber daya alam
lainnya yang ada di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum
