Page 51 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 51

32    Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.


            Hak atas tanah adalah hak milik dan hak pakai, sementara
            itu hak-hak agraria (hak yang bersifat sementara) adalah
            hak membuka tanah, hak terdahulu (voorkeursrecht), hak
            untuk menikmati/menggunakan.

            4.  Hak ulayat atas bahan galian.

                Apakah  bahan galian  merupakan hak  dari  suatu
                                    44
            masyarakat  adat?  Masih  terdapat perbedan pendapat
            tentang hal tersebut. Sebuah surat dari Padang tertanggal
            27 April 1898 yang dibuat oleh Insinyur Kepala Chef Dinas
            Perkeretaapian merangkap Pertambangan Arang Sumatera
            Barat  yang  ditujukan kepada Direktur Pengajaran,
            Kerokhanian   dan   Kerajinan   Pemerintah   Belanda

            menyatakan  sebagai berikut: “Menurut  adat Melayu  di
            Sumatera Barat seseorang yang  memiliki kekuasaan atas
            lahan tanah bahagian atas, juga memiliki kekuasaan atas
            bahagian bawahnya, maka kepada Nagari-nagari  yang




            44  Bahan galian  meminjam  istilah  yang  digunakan oleh  UU
                Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
                Pertambangan. Di  dalam UU  ini  disebutkan bahwa  yang
                dimaksud dengan ‘bahan galian’ adalah unsur-unsur kimia,
                mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk
                batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
                Dalam perkembangannya, pengaturan  tentang  ‘bahan
                galian’  tersebut ditindaklanjuti  dengan  beberapa  undang-
                undang, yaitu: UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
                Gas Bumi, UU  No.  27  Tahun 2003  tentang  Panas Bumi
                sebagaimana diubah dengan UU No. 21 Tahun 2014 tentang
                Panas Bumi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
                Mineral dan Batu Bara, dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang
                Ketenagalistrikan.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56