Page 49 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

30 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di
atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun
merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi
Sumatera Barat”.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas
Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa:

“Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di
wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan
yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan
maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang
jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang
keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

Sebagaimana prinsip keberadaan hak perorangan yang
‘menumpang’ pada hak ulayat, Aboesono menjelaskan
42
hak-hak atas tanah menurut Hukum Adat sebagai berikut:
a. Hak Menguasai (beschikkingsrecht), yang merupakan

hak tertinggi yang berasal dari kepercayaan kuno yaitu
adanya magis-religius antara tanah dan masyarakat
penduduk tanah itu.
b. Hak Milik, hak tertinggi di bawah beschikkingsrecht
yang oleh van Vollenhoven dinamakan Inlandsch
Bezitsrecht. Hak ini dapat dimiliki oleh masyarakat
hukum dan dinamakan hak milik komunal (communal

42 Aboesono, tanpa tahun, Sedjarah Hukum dan Politik Agraria
di Indonesia. Djilid 1 (Djaman Pendjadjahan), Akademi
Agraria di Jogjakarta, hlm. 30-32.