Page 53 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

34 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

adat dan atau tanah hak perorangan warga masyarakat
hukum adat tersebut.”
Menurut Maria S.W. Sumardjono, hak ulayat
Masyarakat Hukum Adat tidak meliputi bahan galian.
Argumentasi dari Guru Besar Hukum Agraria UGM
tersebut adalah :
45
1. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang
produksi yang (a) penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak; (b) penting bagi negara,
tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
(c) tidak penting bagi negara, tetapi menguasai

hajat hidup orang banyak, menurut Mahkamah
Konstitusi, harus dikuasai negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat;
2. Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria menggariskan bahwa kekayaan
alam yang terkandung di dalam bumi tak termasuk
dalam kewenangan pemegang hak atas tanah;

Dengan demikian, terkait pertambangan mineral,

minyak gas, batubara dan semua sumber daya energi
potensial tidak termasuk dalam pengertian hak Masyarakat
Hukum Adat atas SDA yang terdapat di dalam tanah.

45 Maria S.W. Sumardjono, “Hak Masyarakat Hukum Adat”
dalam Harian Umum KOMPAS, Rabu, tanggal 19 Juni 2013,
hlm. 7.