Page 47 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 47

28    Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.


                bentangan kawasan tidak terhingga atau sampai pada
                batas  perairan di  pantai atau  pulau di  seberangnya.
                Tahit ni wear diartikan sebagai ‘air kepunyaan laut’.


                “Berbeda  dengan  tanah ulayat,  ulayat  laut  tidak
            mengenal  penguasaan  individual. Seluruh  wilayah
            laut  dikuasai  secara  komunal  oleh  seluruh  masyarakat
            meskipun  dalam  penggunaan  haknya dimungkinkan
            secara individual maupun kolektif”.
                                            38
                 Di dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
            Air  diberikan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat
               39
            sumber daya air. Pasal Pasal 6 ayat (3) UU ini menyatakan:

                “Hak  ulayat  masyarakat  hukum adat atas  sumber
                daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
                diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah
                dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.


            3.   Hak Ulayat atas tanah (beserta segala sesuatu
                yang ada di atasnya dan di dalamnya).

                Di dalam  hukum adat  tanah  tidak  saja diartikan
            sebagai  permukaan bumi,  tetapi juga  udara,  air, bahan




            38  ibid, hlm. 46.
            39  Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 058-
                059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkaran Nomor 008/PUU-
                III/2005 membatalkan sebagian Pasal-pasal dalam UU No.
                7 Tahun 2004; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
                85/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa UU No. 7 Tahun 2004
                tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52