Page 47 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 47
28 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
bentangan kawasan tidak terhingga atau sampai pada
batas perairan di pantai atau pulau di seberangnya.
Tahit ni wear diartikan sebagai ‘air kepunyaan laut’.
“Berbeda dengan tanah ulayat, ulayat laut tidak
mengenal penguasaan individual. Seluruh wilayah
laut dikuasai secara komunal oleh seluruh masyarakat
meskipun dalam penggunaan haknya dimungkinkan
secara individual maupun kolektif”.
38
Di dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air diberikan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat
39
sumber daya air. Pasal Pasal 6 ayat (3) UU ini menyatakan:
“Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah
dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.
3. Hak Ulayat atas tanah (beserta segala sesuatu
yang ada di atasnya dan di dalamnya).
Di dalam hukum adat tanah tidak saja diartikan
sebagai permukaan bumi, tetapi juga udara, air, bahan
38 ibid, hlm. 46.
39 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 058-
059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkaran Nomor 008/PUU-
III/2005 membatalkan sebagian Pasal-pasal dalam UU No.
7 Tahun 2004; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa UU No. 7 Tahun 2004
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.