Page 42 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 42

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat  23


                  “Dari  ke  empat kategori  wilayah laut  tersebut,
                  apabila  diklasifikasikan  menurut  hak  ulayat  adat
                  maka, kategori  akademe, kia-kia,  nau  koti masuk
                  dalam wilayah hak ulayat adat, sedangkan beta nau
                  adalah zona laut bebas dan tidak dilanggar adat.” 31


                  Hukum Adat Kei  menyatakan bahwa setiap ohoi  dan
                                                              33
                                 32
              ratshap  mempunyai hak  ulayat  atas  daratan (petuanan
                     34
              darat) maupun laut (petuanan laut atau labuhan) yang ada
              di lingkungannya, oleh karena itu setiap orang memiliki
              hak dan kewajiban yang sama atas penggunaan hak ulayat
              yang ada di wilayahnya. Setiap orang tidak terkecuali orang




              31   ibid, hlm. 101.
              32  Orang Key adalah orang-orang yang mendiami Kepulauan
                  Kei di Kabupaten Maluku Tenggara
              33  Ohoi  adalah kesatuan masyarakat hukum  adat  yang
                  bersifat genealogis  territorial,  memiliki  batas wilayah,
                  berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
                  berdasarkan  hak, asal  usul  dan adat-istiadat  setempat,
                  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan,  serta diakui  dan
                  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
                  Republik  Indonesia dan  berada di  wilayah  Kabupaten
                  Maluku  Tenggara (Pasal  1  angka 13  Perda Kab. Maluku
                  Tenggara No. 3  Tahun 2009  tentang  Ratshap dan  Ohoi)
                  Dalam praktik ohoi setingkat dengan desa.
              34  Ratshap  adalah kesatuan masyarakat hukum  adat  yang
                  terbentuk  berdasarkan  sejarah dan asal  usul,  berfungsi
                  untuk mengatur  serta memutuskan masalah-masalah
                  hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan ohoi yang
                  berada di bawah koordinasinya, diakui sistem Pemerintahan
                  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah
                  Kabupaten Maluku Tenggara (Pasal 1 angka 10 Perda Kab.
                  Maluku Tenggara No. 3 Tahun 2009 tentang  Ratshap dan
                  Ohoi). Ratshap adalah gabungan dari beberapa Ohoi
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47