Page 37 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 37
18 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
adat dalam pengertian hutan negara, tiada meniadakan
hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya
untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. ...
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi membatalkan
beberapa pasal dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yaitu Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa
hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat; dan Pasal 5 ayat (1) yang membagi
status hutan hanya atas hutan negara dan hutan hak.
Dengan demikian, hutan ulayat (adat) bukan merupakan
hutan negara, sehingga hutan adat merupakan entitas
tersendiri di samping hutan negara dan hutan hak.
Suku Dayak membagi hutan ulayat berdasarkan
pemanfaatannya. Dalam memanfaatkan hutan, suku
Dayak membagi 5 (lima) klasifikasi tata guna hutan yaitu: 24
a. Hutan kampung, yaitu hutan yang sengaja ditanami
masyarakat dengan berbagai buah-buahan yang
lokasinya tidak jauh dari permukiman;
b. hutan pertanian, yaitu hutan yang berlokasi di luar hutan
kampung. Kawasan itulah yang dijadikan suku Dayak
sebagai lahan pertanian tradisional. Mereka semata-
24 A. Hakim Muhidin, 1990, “Dayak Foundation Tuntut
Hak Ulayat Kawasan Emas Hijau”, dalam Harian Umum
Banjarmasin Post , tanggal 22 Juni 1990.
