Page 34 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 15

dalam suatu masyarakat adat. Di dalam kepustakaan lama
yang ditulis oleh kalangan penulis Belanda, hak ulayat suatu
masyarakat hukum adat, disebut dengan istilah dalam
bahasa Belanda yaitu hak eigendom (eigendomsrecht) dan
hak yasan komunal (communal bezitrecht).
Istilah tersebut menimbulkan keruwetan penafsiran
bagi para ahli hukum, sehingga van Vollenhoven kemudian

menciptakan istilah teknis yang khusus yaitu beschikkingsrecht
(hak pertuanan). Istilah tersebut dapat menimbulkan
salah faham karena istilah beschikken (menguasai mutlak)
dalam arti kata memindahkan tangan, justru tidak ada
pada masyarakat itu. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat
20
merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu

kurang tepat karena menurut hukum adat komunitas
yang memegang hak ini tidak dapat mengalihkan haknya
atas obyek yang berkenaan secara mutlak dan permanen
kepada subyek lain. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto,
1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika
Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia,
Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.
Beschikkingrecht diterjemahkan ke dalam beberapa istilah.
Prof. Soepomo menyebut hak pertuanan, Prof. Djojodigoeno
menterjemahkan dengan istilah hak purba. Poerwopranoto
menyebut hak beschikking. Soewargono menterjemahkan
menjadi hak penguasaan. Peter Burns lebih suka
menggunakan hak alokasi (right of allocation), lihat “Adat,
yang mendahului semua hukum” dalam Myrna A. Safitri
dan Tristam Moeliono (Penyunting) (2010), op.cit., catatan
kaki 7 hlm. 84. Istilah hak ulayat yang berasal dari Sumatera
Barat dipakai secara nasional oleh UUPA.
20 Ter Haar, 1981, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat
(terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto), Penerbit Pradnya
Paramita, Jakarta, hlm.71-72.