Page 39 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

20 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Hukum Adat tidak membedakan atau tidak
memisahkan dengan tegas pengaturan antara tanah
dan hutan. Oleh karena itu jenis hak atas tanahnya juga
menentukan status hutan yang ada di atasnya. Berdasarkan
hal itu menurut hukum adat Minangkabau status hutan
terdiri atas:
a. Hutan milik (milik adat) yaitu hutan yang berada

di atas tanah milik adat. Hutan adat jenis ini dapat
pula dibagi menjadi dua bagian yaitu hutan milik
perseorangan dan hutan milik komunal (hutan suku/
hutan kaum).
b. Hutan ulayat yaitu hutan yang tidak dimiliki baik oleh
individual maupun kelompok tertentu dalam suatu
masyarakat hukum adat seperti suku dan kaum. Hutan

ulayat merupakan hutan yang dikelola oleh suatu
masyarakat hukum adat untuk kepentingan bersama
(kepentingan umum) atau oleh dan bagi seluruh anggota
persekutuannya. Hutan inilah yang dikenal dengan
ulayat nagari (hutan nagari ) di Sumatera Barat dan
27
hutan adat jenis ini sajalah yang sesuai dengan makna
hutan adat yang dikenal oleh UU No. 41 Tahun 1999.

desentralisasi”, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono
(Penyunting) (2010), Hukum Agraria dan Masyarakat di
Indonesia, Penerbit HuMa, van Vollenhoven Institute dan
KITLV Jakarta, hlm. 76.
27 Berdasarkan Perda Propinsi Tingkat I Sumatera Barat Nomor
9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
Nagari, maka desa tidak dikenal lagi dan diganti dengan
struktur pemerintahan nagari.