Page 40 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 21

Pada masa Orde Baru keberadaan UU No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa telah menyingkirkan
keberadaan hutan adat termasuk hutan ulayat tersebut. UU
ini mengakibatkan, “pertama, hilangnya kearifan lokal (sistem
adat) dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat nagari, kedua,
pemiskinan masyarakat nagari akibat hilangnya sumber
ekonomi atas hutan. Ketiga, deforestasi akibat hilangnya
kontrol masyarakat nagari, terutama para pemangku adat di
tingkat nagari atas aktifitas pembalakan kayu”. 28

2. Hak Ulayat Air
Hak ulayat laut dikenal luas di Kawasan Timur
Indonesia. Hak ulayat laut berasal dari bahasa Inggeris,

sea tenure yang mengacu kepada seperangkat hak dan
kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya
dengan kepemilikan wilayah laut.
Menurut Ary Wahyono dkk hak ulayat laut adalah
29
seperangkat aturan atau praktik pengelolaan atau
manajemen wilayah laut dan sumber daya yang terkandung
di dalamnya. Perangkat hak ulayat laut ini menyangkut
siapa yang menguasai wilayah, jenis sumber daya yang
boleh ditangkap dalam suatu wilayah laut, dan teknik
mengeksploitasi sumber daya yang diperbolehkan.

28 Nurul Firmansyah, Hutan Nagari atau Hutan Desa, diakses
dari www.Qbar.or.id
29 Ary Wahyono et.al., 2000, Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur
Indonesia, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta, hlm. 5.