Page 82 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 82

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat  63


                  Ter Haar  memberikan 4 (empat)  kriteria  tentang
                          88
              adanya suatu masyarakat adat, yaitu:
              a.  Terdapat sekelompok orang;
              b.  yang tunduk pada suatu keteraturan atau tata tertib;
              c.  mempunyai pemerintahan sendiri; dan
              d.  mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berupa
                  materiil maupun immateriil.



                  Selain itu, Ombo Sutya Pradja   menambahkan unsur
                                              89
              kelima  yaitu adanya  hukum  yang ditaati  atau dipatuhi
              dalam  masyarakat adat  itu.  Masyarakat adat dimaksud
              dapat  berupa suatu suku  (stam),  atau oleh  sebuah
              gabungan desa (dorpendbond), atau biasanya sebuah desa
              saja (tetapi tidak pernah dipunyai oleh seorang individu) .
                                                                 90
                  Holleman menyebutkan 4 (empat)  sifat  umum
              masyarakat adat, yaitu: 91



              88  Ter Haar, 1981, op.cit, hlm.28.
              89  Ombo Sutya Pradja,  ‘Hutan  dan Masyarakat  Adat’  dalam
                  Sandra Kartika  dan Candra Gautama (Penyunting),
                  Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, 1999,
                  Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15-
                  16 Maret 1999. Diterbitkan atas Kerja Sama Panitia Bersama
                  Sarasehan  dan Kongres Masyarakat  Adat Nusantara 1999
                  dengan Lembaga Studi Pers  dan Pembangunan (LSPP),
                  hlm.125.
              90  van  Vollenhoven,  Orang Indonesia  dan  Tanahnya
                  (diterjemahkan oleh Drs. R. Soewargono, M.A), 1975, Pusat
                  Pendidikan Departemen Dalam Negeri, hlm. 13.
              91   Dalam Otje Salman Soemadiningrat HR, 2002, Konseptualisasi
                  Hukum Adat Kontemporer, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 24.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87