Page 259 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 259

kurang lebih 200 ha. Tanaman yang sering dijadikan tanaman
             tumpang sari adalah jagung, padi gogo, dan jagung.


             Respon Kebijakan BPN dalam Penyelesaian
             Konflik Agraria Trisobo

                   Proses konfik antara masyarakat dan PT KAL ini ber-
             jalan cukup lama dan berlarut-larut. Pemerintah daerah telah
             mencoba untuk menjembatani dengan memfasilitasi per-
             temuan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak BPN
             sendiri yang mendapatkan mandat untuk penyelesaian kon-
             flik agraria dan pelaksanaan Program Pembaruan Agraria
             Nasional juga berusaha memberikan respon kebijakan untuk
             penyelesaian kasis ini.
                   Pada tanggal 12 Februari 2009 Divisi Tanah LBH
             Semarang melakukan audiensi dengan Kanwil BPN Provinsi
             Jawa Tengah berkaitan dengan Pendampingan Kasus Tanah
             Eks HGU PT. Karyadeka Alam Lestari. Dalam laporan
             kegiatan ini LBH Semarang menyatakan bahwa kasus tanah
             eks HGU PT. KAL diupayakan mencapai titik mediasi
             setelah sekian lama penyelesaian kasus tersebut tidak mem-
             buahkan hasil positif. Pertemuan ini merupakan hasil atau
             rekomendasi dari pertemuan sebelumnya yaitu pada tanggal
             02 Februari 2009 di mana ada kebutuhan bahwa harus ada
             share tentang reforma agraria di Indonesia.
                   Audiensi ini selain dihadiri jajaran Kanwil BPN, juga
             dihadiri LBH Semarang, Pemerintah Desa Trisobo dan petani
             Desa Trisobo. Pada kesempatan itu Kepala Kanwil BPN Jawa
             Tengah, Doddy Imran Cholid, menyampaikan bahwa dalam
             penyelesaian sengketa ini BPN tidak mementingkan LSM
             manapun. Sengketa ini sudah berlangsung lebih dari 6 (enam)
             tahun. BPN sudah membangun komunikasi dengan pihak
             perusahaan, bahwa persoalan pertanahan bukan merupakan
             persoalan persidangan tapi kesejahteraan masyarakat miskin.


             245
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264