Page 262 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

Pertanyaan besarnya adalah: apakah berbagai bentuk
intervensi yang dilakukan oleh tiga korporasi ini dapat menye-
lesaikan problem agraria yang menjadi akar konflik di Desa
Trisobo?
Seperti telah disinggung di depan, problem mendasar
yang ada di desa Trisobo terkait erat dengan keberadaan tiga
bentuk penguasaan tanah skala luas yang menyebabkan ma-
syarakat desa ini terkepung ruang hidupnya dan akses atas
sumber penghidupan setempat sangatlah terbatas. Hal ini
memaksa masyarakat untuk bertahan hidup dengan berbagai
cara, termasuk harus keluar dari desanya. Masyarakat tidak
memiliki hak akses terhadap tanah secara baik. Struktur
agraria yang buruk demikian memberik dampak negatif
begitu signifikan bagi masyarakat Trisobo.

Pengalokasian 11,5 Ha untuk Pelaksanaan
Asset Reform
PT KAL yang sudah mendapatkan HGU-nya kembali
secara hukum atas dorongan pihak BPN mengeluarkan kebi-
jakan memberikan sebagian kecil tanahnya (11,5 ha) agar
dikelola oleh masyarakat sebagai kompensasi dan bentuk
peredaman konflik, agar masyarakat bisa mengelola tanah
yang 11.5 dan tidak mengutak-atik lagi lahan PT KAL.
Asumsinya kebijakan demikian akan menyelesaikan masalah
kemiskinan juga. Tetapi jika melihat kondisi faktualnya, di
desa Trisobo terbukti bahwa masyarakat yang menjadi buruh
PT KAL tidak lebih dari 10 %, dengan konsekwensi yang
jauh lebih merugikan akibat tersingkirnya lebih banyak
masyarakat dari basis produksi desa dan terlempar ke sektor
informal kota.Areal 11,5 ha yang sudah dilepaskan oleh PT
KAL ini kemudian ditetapkan oleh BPN sebagai objek land
reform yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin
(RTM) di Trisobo dalam bentuk “asset reform”. Asset reform
adalah terminologi di BPN yang digunakan untuk menyebut-

248