Page 260 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

Audiensi berlangsung pada saat BPN sudah sampai pada
kebijakan penyelesaian konflik yang akan diambil untuk
menangani kasus eks HGU PT KAL ini. Kebijakan yang
diambil oleh BPN adalah menyetujui perpanjangan HGU PT
KAL yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2002,
namun dengan mengeluarkan areal seluas 11,5 ha untuk dapat
diredistribusikan kepada rakyat dalam rangka pelaksanaan
Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Oleh karena
itu, dalam kesempatan ini Kepala Kanwil BPN Jateng me-
nyampaikan rencana distribusi tanah seluas 11,5 ha tersebut
kepada warga masyarakat Desa Trisobo yang masuk dalam
kategori miskin. Beberapa kriteria rumahtangga miskin yang
disampaikan Kakanwil BPN Jateng pada kesempatan audien-
si ini adalah yang asetnya kurang dari 15 juta/KK, bekerja
sebagai petani, tingkat pendidikan, (semakin rendah pen-
didikan semakin berpotensi masuk kriteria masyarakat mis-
kin), jumlah tanggungan keluarga (semakin tinggi tanggungan
keluarganya semakin masuk kriteria masyarakat miskin).
Dalam kesempatan itu, Kakanwil BPN Jateng juga
menyampaikan bahwa data sementara yang diberikan oleh
Pemerintahan Desa ada 187 KK yang masuk kategori miskin.
Data ini juga bisa dipadukan dengan data BLT. Ia mengakui
bahwa tanah seluas 11,5 ha itu tidak akan mencukupi untuk
187 KK warga. Oleh karena itu, perlu dicari bentuk penge-
lolaannya yang tepat dan tidak monokultur sehingga tanah
seluas 11,5 ha itu bisa untuk menghidupkan aktivitas eko-
nomi masyarakat banyak. Ia juga menyampaikan bahwa di
atas tanah 11,5 ha itu terdapat tanaman karet yang nilainya
hampir Rp 100.000 per pohon yang dapat dijadikan sebagai
modal awal untuk masyarakat miskin.
Dalam perkembangannya, tidak lama setelah audiensi
di atas BPN kemudian mengeluarkan sertifikat yang memper-
panjang HGU PT KAL, termasuk lokasi di Desa Trisobo.
Berturut-turut sertifikat itu adalah: SHGU No. 3 Kertosari,

246