Page 255 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

Pihak-pihak Lain yang Tidak Terkait Langsung
dengan Konflik
- Perum Perhutani

Areal Perhutani di Trisobo berada di bawah Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal yang daerahnya meliputi
tiga kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Kendal,
dan Kabupaten Batang dengan 23 BKPH dan 81 desa/
kelurahan, serta luas wilayah 20.394,7 ha. Sedangkan di tingkat
Boja disebut BKPH Boja yang meliputi 16 desa/kelurahan,
termasuk Desa Trisobo.
Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Perhutani
memiliki Program Nasional yang disebut PMDH (Pember-
dayaan Masyarakat Desa Hutan) yang mencakup beberapa
aktivitas, antara lain, dibentuk lembaga yang merupakan
kelompok masyarakat yang akan menjadi mitra kerja Perhu-
tani di setiap desa atau LMDH (Lembaga Masyarakat Desa
Hutan) dimaksudkan agar masyarakat bisa menerima manfaat
langsung dari hutan dan sebaliknya, menjadi mitra Perhutani
untuk menjaga tanaman hutan). Kemudian LMDH membuat
AD/ART sendiri dan dicatatkan pada akta notaris untuk
mendapatkan legalitas hukum. Terakhir, LMDH dan Perhu-
tani menjalin kemitraan dalam pengelolaan hutan dalam
bentuk kerja sama formal yang dituangkan dalam sebuah
Surat Perjanjian yang di dalamnya terdapat kesetaraan hak
dan kewajiban.
Beberapa fasilitas yang didapatkan masyarakat dalam
LMDH ini adalah, yakni, masyarakat bisa menanam apa saja

oleh PPAT Djoko Walidjatun M.Sc sertifikat HGU No 1 tersebut dibalik
nama kepada PT. GREEN VALLEY INDAH ESTATE yang berkedudukan
di Jakarta. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI no C2-5519
HT.01.04 tahun 1997 dan pernyataan notaris No 258 tanggal 27 Mei 1997
yang dibuat oleh Irawan Soerodji SH, Notaris di Jakarta maka balik nama
atas nama PT. KARYADEKA ALAM LESTARI berkedudukan di Jakarta.

241