Page 254 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

area yang akan dilepaskan. Petani juga menginginkan letak
area yang mereka garap, yakni di lahan basah yang sudah di-
tanami di antaranya dengan sawah, sementara yang ditawarkan
adalah area di luar yang mereka garap (lahan kering). Selain
itu, kepala desa yang baru meminta agar lahan tidak hanya
diperuntukkan bagi para petani penggarap tetapi juga untuk
masyarakat miskin Trisobo secara umum. Dengan demikian
masih dibutuhkan proses negosiasi.

- PT Karya Deja Lestari (KAL)

Areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT KAL salah
satunya terletak di Trisobo dengan peruntukkan untuk per-
kebunan karet. Perusahaan ini mendapatkan HGU dengan
rentetan panjang perubahan penguasaan lahan sejak dari tahun
1924 hingga 1997. 81

81 Rentetannya sebagai berikut: Berdasarkan surat hak tanah tanggal
12 Mei 1924 No.235 HGU ini tertulis atas nama MAATSCAPPY TER EX
PLOITATIE DER PAMANUEKAN EN TJIAMIS LANDEN GEVTE
BATAVIA harga Verponding masa tahun 1950 Rp 36.856 (dengan Erf 33,
32, 49, 50, 51, 55, Rvo 83, 86, & Eig 8) seluas 1.020,29001 Ha terletak di
kabupaten Kendal. Berdasarkan PP No 6 tahun 1964 kebun tersebut
dikuasai atau diambil alih oleh Negara. Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pertanian dan Agraria No SK 75/Kompak 1964 termasuk dalam
PPN Kesatuan Dwikora IV Subang yang kemudian menjadi PP Subang.
Selanjutnya berdasarkan PP No 3 tahun 1972 diadakan perjanjian
kerjasama antara pemerintah RI dengan The Anglo Indonesia Plantation
Lig (swasta Inggris), kemudian dibentuk PT Tatar Anyar Indonesia di
Bandung sebagai pengusaha Kebun Kalimas yang disahkan Menteri
Kehakiman No YA 5/7/10 tanggal 6 Januari 1973, Tambahan lembaran
Negara RI No 20 tangggal 9 Maret 1973. Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri tangga 25 Agustus 1980 No SK 67/HGU/DA/80.
HGU mulai berlaku sejak 1972 dan berakhir 31 Desember 1997 yaitu
terbit sertifikat HGU no 1/Desa Trisobo seluas 131.1 Ha bersama dengan
HGU No 1/Desa Kertosari seluas 18.2 ha. Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala BPN No 67/HGU/BPN/80/A/54 tanggal 19 September 1989 ada
perubahan jangka waktu HGU yaitu menjadi 31 Desember 2002.
Berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 29 November 1996 no 4/Jateng/1996

240