Page 257 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

menumbuhkembangkan potensi lokal yang ada di situ, SDM
masyarakat yang masih rendah, masih sering muncul dan
menaruh kecurigaan di antara masyarakat, sehingga ini semua
harus dihadapi dengan ekstra kesabaran.
Melihat kasus lahan 11,5 ha, pelepasan HGU PT KAL
ini, ada beberapa masukan, agar PT KAL dapat lebih terbuka
dalam berkomunikasi dengan komunitas, tokoh, masyarakat
dan para pihak terkait, serta harus ada kontinuitas program.
Sedangkan untuk lahan di luar 11,5 ha, sebaiknya PT KAL
memberi akses ke masyarakat agar bisa menanam tumpang
sari, dengan memberi jarak yang agak longgar. Misalnya, jika
biasanya 2 x 2, menjadi 3 x 3, melibatkan orang desa (lokal)
sebagai penyadap dan ada share keuntungan dengan masya-
rakat.

- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX
PTPN IX Unit kerja Kebun Merbuh sebenarnya secara
administratif masuk di Kecamatan Singorojo, tetapi beberapa
wilayahnya berbatasan langsung dengan Desa Trisobo. Dengan
demikian, tidak ada areal PTPN yang masuk ke Trisobo:
berbeda dengan kasus PT KAL.
Hampir tak ada batas fisik antara kebun Karet milik
PTPN IX dengan PT KAL, kecuali patok BPN dan kondisi
pohon yang berbeda. Program PTPN IX yang terkait dengan
pemberdayaan masyarakat mencakup perekrutan karyawan,
penyadap, dan mandor dari masyarakat lokal. Bagi yang tidak
memiliki ijazah, maka PTPN IX memberikan program kejar
paket secara gratis. Selain itu, PTPN IX juga membantu fisik
bangunan, seperti musholla, sekolah dan sebagainya. Setiap
desa juga dibantu dana kas sebesar Rp 350.000,-/bulan.
Saat ini diusulkan agar setiap kepala desa diberikan gaji
Rp 150.000/orang sebagai gaji dan kompensasi atas partisi-
pasi mereka dalam membantu pengurusan HGU dan ke-
amanan perkebunan. Kemudian, ada kebijakan baru yakni

243