Page 253 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

- ORTAJA dan KPA
Seperti telah disinggung di atas, PPNT secara kelembaga-
an menjadi anggota dari Organisasi Tani Jawa Tengah
(ORTAJA), dan yang terakhir ini merupakan anggota dari
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Peran KPA akan
disinggung sekilas di sini.
Menurut penuturan Usep Setiawan, yang saat itu
menjabat sebagai Sekjen KPA, dalam kasus Desa Trisobo.
KPA secara konkrit berperan melalui dua kegiatan utama.
Pertama, pada sekitar akhir 2008 atau awal 2009, Usep
diundang pada acara RAPAT AKBAR yang pada waktu itu
dilaksanakan oleh petani Trisobo. Usep pun mengundang
BPN Pusat untuk ikut hadir dalam Rapat Akbar tersebut.
Rapat ini dilaksanakan oleh PPNT dalam rangka meng-
konsolidasi, memberi dukungan moril pada para petani yang
berkonflik dengan perkebunan swasta.
Beberapa lama setelah rapat akbar, Usep dipanggil BPN
pusat untuk memediasi pelepasan tanah eks-HGU kepada
petani. Pada waktu itu, di BPN Pusat juga hadir dari pihak
LBH Semarang, kepala desa yang baru dan ketua BPD. Tetapi
PPNT sebagai wadah dari petani penggarap Trisobo tidak
hadir karena para pemimpinnya sudah masuk penjara.
Usep menyampaikan bahwa BPN Pusat pada saat
pertemuan tadi tidak pernah menjanjikan jumlah 80 ha. BPN
hanya menawarkan sejumlah 11,5 ha dan dengan catatan lahan
itu dikelola bersama melalui badan usaha yang berbentuk
koperasi. Jika masyarakat tetap ingin mengelola lahan yang
sudah mereka garap sejumlah 80 ha itu, bentuknya bukanlah
hak milik ataupun hak pengelolaan, melainkan kerjasama
yang diatur dengan kesepakatan dengan perusahaan, seperti
dalam bentuk MoU.
Ada dua ketidaksesuaian yang timbul antara yang di-
inginkan petani penggarap dengan yang ditawarkan per-
usahaan melalui BPN, yaitu ketidaksesuaian luas dan letak

239