Page 248 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

adakan pengrusakan atas base camp PT KAL.
Dalam tahap berikutnya, pihak kepolisian mulai turun
tangan untuk memproses aksi reklaim oleh petani ini sebagai
kasus kriminal. Dalam gelar kasus tanah di Polres Kendal
yang dipimpin langsung oleh Kapolwil (Kepala Polisi Wila-
yah) Semarang, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak-
pihak terkait, Kapolwil menyatakan bahwa kasus tanah PT
KAL ini merupakan tindakan kriminal murni, sehingga perlu
diselidiki lebih lanjut. Kemudian para pelaku penjarahan getah
karet perlu ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pasca habisnya masa HGU tahun 2002, masyarakat
Trisobo terus memperluas tanah garapan sehingga luasnya
mencapai 80 ha. Selanjutnya pada tahun 2003 masyarakat
yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo
(PPNT) mengajukan SPPT untuk penggarap di atas tanah 80
ha yang telah dikuasai itu. Pada tahun 2004, Kantor Pela-
yanan PBB Ungaran menyetujui dan mengeluarkan surat
wajib pajak terhadap 394 KK. Tetapi beberapa saat kemudian,
KP PBB Ungaran mencabut keabsahan SPPT yang sudah
dipegang masyarakat. Alasannya, PT. KAL mengajukan
keberatan karena dalam SPPT tidak ada tanda tangan Camat
Boja. Sehingga perjuangan masyarakat saat itu untuk men-
dapatkan legalitas atas tanah garapan itu dimentahkan kem-
bali. Meski demikian, masyarakat sempat menggarap tanah
PT KAL setelah masa HGU-nya habis selama kurang lebih
3-4 tahun.
Dalam perkembangannya, proses konflik ini kemudian
berujung pada anti-klimaks bagi para petani yang melakukan
aksi reklaiming. Setelah dinyatakan sebagai tindakan kriminal
murni, maka pihak kepiolisian mulai menangkap para tokoh
pemimpin PPNT dan mengajukannya ke meja pengadilan.
Saat ini para tokoh pemimpin itu menjalani masa tahanan di
Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kendal dengan masa
tahanan yang berbeda-beda.

234