Page 244 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

yaitu mengacu pada keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan RI Nomor 107/KPTS-II/1999 tanggal 3 Maret
1999. Selain itu PT KAL juga menyatakan bahwa selama ini
mereka telah mengelola tanah HGU tersebut dengan baik
dan tidak diterlantarkan.
PT KAL juga mengklarifikasi mengenai masalah selisih
luas tanah yang tertera di dalam sertifikat yang berbeda dengan
kenyataan di lapangan karena di dalam sertifikat tersebut
juga tertulis “bersama dengan HGU no 1 Desa Kertosari
kecamatan Singorojo”. Peremajaan tanaman menurut PT
KAL juga merupakan kewajiban dalam mengelola tanah yang
dikuasainya. Pertemuan ini akhirnya tidak mendapatkan titik
temu karena jawaban atas tuntutan masyarakat supaya HGU
tidak diperpanjang belum bisa diberikan, dan masyarakat
diminta untuk membahasnya bersama pihak direksi.
Sejak awal bulan Mei 2000 ini ada beberapa tindakan
masyarakat Desa Trisobo yang membuat pihak perusahaan
waspada. Menurut pihak perusahaan masyarakat menutup
jalan dan menggali jalan agar kegiatan PT KAL terhambat,
masyarakat mengambil hasil kebun berupa getah karet dan
menjual kepada penadah. Pihak Polres (Polisi Resort) telah
menangkap pelaku penjualan dan penadahnya pada saat
transaksi dengan barang bukti. Warga kemudian menuntut
Polres untuk melepaskan penjual dan penadah ini.
Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, diadakan
pertemuan di kantor Sekwilda Kendal pada tanggal 9 Mei
2000. Sebelumnya diedarkan surat dari LBH Bina Bangsa
kepada Bupati Kendal tanggal 4 Mei 2000 No.1/LBH&
PKBB/V/2000 tentang tanggapan dan pengaduan terhadap
Camat Boja. Camat Boja memohon maaf dan mencabut
surat Kepala Desa Trisobo ke BPN Pusat yang digunakan
untuk lampiran Surat Kepala Desa Trisobo Ke BPN Pusat.
Pada perkembangannya masyarakat Desa Trisobo pun
menyampaikan beberapa perubahan berkaitan dengan per-

230