Page 240 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

rakyat kembali digusur dari lahan pertaniannya oleh PPN-
DWIKORA IV.
Penggusuran rakyat oleh PPN-DWIKORA IV ini terjadi
karena sebelumnya pemerintah telah menasionalisasikan
P&T LANDS dan mengalihkan asetnya kepada PPN DWI-
KORA IV. Pada tahun 1971 PPN-DWIKORA IV ini kemu-
dian berubah menjadi PP SUBANG. Tetapi sejak 14 April
1972, berdasarkan PP RI Nomor 3 tahun 1971, aset PP –
SUBANG ini kembali dialihkan kepada PT Anyar Indonesia.
Perusahaan terakhir ini adalah perusahaan patungan
antara The Aglo Indonesia Plantations (sebuah perusahaan
milik Inggris) dengan Pemerintah RI dan swasta nasional,
berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 500/KPTS/UM-
IX/1973. PT Tatar Anyar Indonesia memiliki ijin HGU
berdasarkan SK Mendagri Nomor 67/HGU/DA/80 tanggal
25 September 1980, dengan masa terhitung mulai tanggal
31 Desember 1972 hingga 31 Desember 2002.
Setelah itu, kepemilikan beralih sekali lagi. Berdasarkan
akta jual beli (tukar guling) tanggal 29 Nopember 1997 nomor
4/Jateng/1996 oleh PPAT Joko Walijatun, tanah perkebunan
PT. Tatar Anyar Indonesia ini dialihkan kepemilikannya
kepada PT. Green Valley Indah Estate mulai 28 Maret 1996.
Selanjutnya pada tahun 1997, berdasarkan keputusan Menteri
Kehakiman RI. Nomor C2-5519 HT.0104 TH 1997 tanggal
25 Juni 1997 dan pernyataan Notaris Nomor 258 tanggal 27
Mei 1997 yang dibuat oleh Irawan Soeodjo SH, Notaris di
Jakarta, nama PT Green Valey Indah Estate diubah menjadi
PT Karyadeka Alam Lestari.

Ketimpangan Agraria: Situasi Kemiskinan dan
Ketenagakerjaan di Trisobo

Kondisi kesejahteraan warga Trisobo mayoritas berada
pada tingkat pra-sejahtera (50,55%) dengan jumlah buruh tani
yang sedikit. Fenomena ini cukup menarik, karena di desa-

226