Page 237 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

dikepung oleh tiga jenis penguasan tanah dalam skala besar,
yakni penguasaan atas kawasan hutan produksi oleh Perhutani
dan penguasaan atas dua areal HGU perkebunan oleh PT.
Karyadeka Lestari (PT. KAL) dan PT. Perkebunan Nusantara
IX (PTPN IX). Sementara dari segi kondisi kesejahteraan,
masyarakat Trisobo kebanyakan masih belum sejahtera,
dengan jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori
prasejahtera mencapai 50,55% (Kecamatan Boja dalam Angka,
tahun 2008)”.
Konflik yang paling menonjol adalah antara masyarakat
dengan PT. KAL berkaitan dengan areal HGU perusahaan
ini seluas 149,3 ha. Di anaranya, 131,1 ha di Trisobo, sisanya
seluas 18,2 ha berada di desa Kertosari. Konflik ini terus
bertambah runyam ketika aparat kepolisian menangkap para
petani-petani miskin pelaku reklaiming dan menghadapkan-
nya ke depan meja pengadilan. Mereka pun diadili dan kemu-
dian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atas tuduhan pene-
bangan dan pencurian pohon milik PT KAL, dan bukan atas
tindakan penguasaan tanah yang mereka lakukan. Pilihan
reklaiming masyarakat beralas argumen sejarah dari masa-
masa yang lebih panjang, bukan sekedar hal yang tiba-tiba
saja.

Sekilas Sejarah Agraria Trisobo
Tentu soal agraria tidak bisa dilepaskan dari sejarah
penguasaannya di masa lalu, terutama kronologi proses
perpindahan penguasaan tanah. Desa Trisobo mengandung
beberapa dinamika penting dalam hal ini. 80
Pada tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda menge-
luarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarisch Wet sebagai
alat legitimasi untuk menguasai tanah-tanah jajahan. Dalam

80 Bagian ini disusun berdasarkan keterangan warga.

223