Page 243 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

Reklaim oleh Petani dan Proses Konflik

Berdasarkan SK Mendagri N0.67/HGU/DA/1980
mengenai sertifikat HGU PT KAL, masa HGU ini berlaku
sejak tanggal 31 Desember 1971 s/d 31 Desember 2002.
Sertifikat inilah yang kemudian menjadi dasar hukum PT
KAL dalam penguasaan tanah luas 131,1 ha di desa Trisobo
dan pengelolaannya sebagai perkebunan karet.
Terdesak oleh kondisi sumber penghidupan di desa yang
amat sempit, dan melihat peluang tanah HGU yang akan
habis ini, maka masyarakat Desa Trisobo pada tahun 2000
melakukan proses peralihan penguasaan, yaitu dengan aksi
reklaiming atas salah satu bagian dari areal HGU PT KAL
untuk kemudian tanahnya diperuntukan bagi masyarakat
desa saja. Dengan ini berarti satu bentuk pernyataan keinginan
dari warga agar HGU tidak usah diperpanjang lagi. Dimulai
pada tahun 2000, masyarakat memulai musyawarah bersama
untuk menguasai dan mengelola tanah HGU yang dipimpin
oleh kepala desa saat itu.
Landasan aksi reklaim ini bagi masyarakat adalah,
bahwa sebelum tahun 1925 tanah HGU itu merupakan tanah
milik rakyat yang kemudian dirampas oleh Belanda untuk
dijadikan perkebunan. Hal itu terus berlanjut sampai seka-
rang, sehingga terbit HGU No 1 Desa Trisobo, dengan luas
131,1 ha, akan tetapi dalam kenyataanya di lapangan luasnya
mencapai 154 ha sehingga ada kelebihan seluas 22.9 ha yang
mestinya otomatis menjadi hak warga Desa Trisobo. Masya-
rakat memohon kepada BPN untuk tidak mengijinkan perpan-
jangan HGU tersebut yang akhirnya diharapkan menjadi
tanah Negara dan kembali kepada tanah desa.
Dalam sebuah pertemuan (28 Maret 2000) di Balai
Desa Trisobo yang dihadiri oleh pihak-pihak bersengketa dan
aparat BPN Kabupaten Kendal, pihak PT KAL menyampai-
kan bahwa saat ini mereka telah mengajukan perpanjangan
HGU sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
229