Page 247 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

yang diundang oleh Pemda Kendal hanya Kepala Desa secara
pribadi. Pihak masyarakat tetap akan menuntut semua tanah
HGU No 1 Desa Trisobo.
Pada tanggal 16 Mei 2000 dilakukan peninjauan
lapangan oleh komisi A, Pemda Kendal, Kantor Pertanahan
Kendal dan Muspika Boja. Hasil kunjungan tersebut dibahas
dalam forum rapat Komisi A DPRD Kendal pada tanggal 23
Juni 2000 yang dihadiri oleh para pihak melalui kuasa
hukumnya masing-masing dan instansi terkait. Dalam rapat
tersebut disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, hahwa luas HGU PT KAL seluas 151,3 Ha
menyebar di desa Kertosari dan Trisobo. Kedua, bahwa perlu
dilakukan pengukuran ulang untuk mengetahui secara pasti
luas HGU. Apabila terdapat selisih luas, sisanya dapat
dimohon oleh masyarakat Trisobo. Ketiga, Bahwa dalam hal-
hal tersebut di atas dipersyaratkan sebagai berikut: masya-
rakat Trisobo tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat
anarkis, bagi yang merasa memiliki tanah dalam areal HGU
dapat menempuh jalur hukum, apabila dimungkinkan PT
KAL memberikan kesempatan kepada masyarakat Trisobo
untuk menggarap areal sebagian yang diklaim oleh masya-
rakat, dan pembiayaan untuk mengukur ulang tersebut di-
tanggung oleh kedua belah pihak yaitu PT KAL dan masya-
rakat Trisobo.
Masyarakat tidak puas dengan hasil kesepakatan dalam
rapat. Mereka kemudian melakukan demo di gedung DPRD
dan mengejar kuasa hukum PT KAL serta mengancam akan
membakar kendaraan milik perusahaan. Pihak Polri mem-
bubarkan demo dengan melakukan tembakan peringatan.
Tidak ada warga yang ditahan, akan tetapi satu orang warga
harus diberikan pengobatan di rumah sakit karena terkena
pukulan rotan petugas karena yang bersangkutan melakukan
perlawanan terhadap petugas. Selanjutnya, masyarakat yang
tidak puas ini kemudian menuju ke lokasi kebun dan meng-

233