Page 246 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

harus melalui jalan desa yang sekarang telah dilubangi oleh
masyarakat. Pihak perusahaan juga menyampaikan tentang
pengungsian karyawan PT KAL yang tinggal di Trisobo
karena rasa takut. Berkaitan dengan batas tanah, PT KAL
menyatakan tidak pernah mengubah patok batas yang telah
tertanam sejak pembelian dari PT Tatar Anyar Indonesia.
Dalam pertemuan ini, pihak Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa luas tanah HGU
tetap seperti yang tercantum pada sertifikat sepanjang belum
ada bukti sebaliknya. Apabila ada permasalahan yang
berhubungan dengan hak atas tanah (HGU) dan menggangap
bahwa tidak sah/cacat hukum, pihak BPN mengharapkan
hal ini diselesaikan melalui jalur hukum. Dari hasil penelitian
lapang dan administrasi yang dilakukan BPN, ternyata HGU
No 1 desa Trisobo batas wilayah desanya ada kekeliruan,
semestinya areal HGU Desa Trisobo lebih luas daripada yang
tertera dalam sertifiikat karena areal tersebut tecatat (masuk)
dalam sebagian areal HGU No 1 Desa Kertosari. Berdasarkan
perkiraan luas kebun di desa Trisobo yang seharusnya seluas
kurang lebih 149 Ha sedangkan yang terletak di Desa
Kertosari hanya kurang lebih seluas 2 Ha.
Pada pertemuan/rapat yang ke II di Sekwilda, ada suatu
kesepakatan bahwa PT KAL dapat menyadap kembali
tanaman karetnya dengan syarat harus mengaspal terlebih
dahulu jalan dari balai desa sampai di Loji (perumahan sinder
kebun) sepanjang 3 km. Pada pertemuan kedua ini PT KAL
menyampaikan akan membantu masyarakat Trisobo yang
benar-benar miskin. Apabila ada tanah milik warga yang
masuk areal HGU tersebut maka PT KAL tidak keberatan
untuk mengembalikannya.
Pertemuan selanjutnya adalah pada sidang Komisi A
DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Mei 2000. Pada
pertemuan ini masyarakat menarik diri dari kesepakatan rapat
yang dilaksanakan di Kantor Sekwilda, dengan alasan bahwa

232