Page 274 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 274

mengeluarkan pendapatnya. Jika ada pihak pendamping
           (Fasilitator), harus bisa mendorong kreatifitas para anggota
           koperasi tersalurkan dengan baik. Yang lebih penting pada
           tahap ini adalah kesepakatan untuk memilih pengurus yang
           akan menjalani koperasi. Pemilihan ini merupakan titik kritis
           dalam pendirian koperasi, hal ini disebabkan anggota harus
           benar- benar mengetahui latar belakang pengurus yang akan
           mengemban tanggung jawab besar ini. Setiap anggota ber-
           tanggung jawab dengan segala keputusan bersama, ini berarti
           bukan segelintir anggota saja yang memutuskan.
                Pengembangan Koperasi: koperasi harus memiliki usaha.
           Pemilihan usaha ini disesuaikan dengan kondisi penghidupan
           anggotanya. Pengurus harus memiliki daya kreatifitas dan
           mampu menangkap peluang bisnis yang mungkin disambung-
           kan dengan koperasi. Bisa dilakukan studi banding ke koperasi
           di daerah lain yang sudah maju untuk memperluas wawasan.
                Pada akhirnya pendirian koperasi dan pengembangan-
           nya lebih ditekankan pada proses pemberdayaan. Transformasi
           pengetahuan kepada masyarakat mengenai koperasi penting
           dilakukan oleh pihak yang sudah cukup berpengalaman di
           bidang pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuan akhirnya tidak
           lain adalah membangun kesadaran dan memandirikan masya-
           rakat itu sendiri.

           Penutup

                Diawali dengan niat baik, perusahaan memberikan lahan
           seluas 11,5 ha sebagai persentase 10% dari lahannya. Diawali
           dengan niat baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan
           BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi
           pelepasan HGU lahan tersebut. Dalam upaya melaksanakan
           kebijakan yang berkaitan dengan Reforma Agraria melalui
           PPAN, mempertimbangkan asset reform dan  access reform,
           beberapa pihak mencoba mengembangkan implementasinya


                                                                 260
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279