Page 270 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

dibandingkan kepada pemerintah desa maupun perorangan
di antaranya adalah:
- Hak Milik yang diberikan adalah yang akan berlangsung
selamanya, dimana hak-hak lain beserta kewajibannya
diatur dalam AD/ART melalui mekanisme rapat anggota.
- Ditinjau dari aspek sosial, ada kontak korporasi Desa
Trisobo dengan PT. KAL yang bisa menjamin keber-
langsungan usaha yang saling menguntungkan kedua
belah pihak. Untuk obyek haknya, diberikan surat
keputusan pemberian hak milik atas tanah, atas nama
Badan Hukum sebagai representasi pemegang hak
kolektif.
- Ditinjau dari RTRW wilayah kabupaten Kendal, lokasi
bidang tanah seluas 11.5 Hektar yang berasal dari bekas
HGU 1 Trisobo termasuk Zoning perkebunan. Ditinjau
dari RTRW wilayah kota Semarang untuk kecamatan
Mijen yang berbatasan antara Desa Jatisari dan Desa
Trisobo merupakan Zoning Konservasi. Berdasarkan
informasi spasial maka lahan 11.5 Hektar harus tetap
menjadi areal usaha kebun, dengan demikian penge-
lolaan melalui koperasi juga diarahkan bersama dalam
rangka menjaga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan
dengan pengolahan lahan yang terencana dan teratur.
- Tujuan PPAN dapat dicapai yaitu meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat.
Namun, ketika opsi bentuk koperasi sebagai subyek
hukum penerima tanah ini muncuk, perangkat desa menyata-
kan dapat menyetujuinya sejauh melibatkan mereka yang
secara kapasitas mampu mengelola koperasi, meski secara
faktual tidak tergolong miskin. Beberapa di antara perangkat
desa beranggapan bahwa RTM tidak akan mampu mengelola
koperasi, sehingga dalam kondisi demikian maka pihak yang
berhak mengelola lahan tersebut haruslah melibatkan
golongan menengah dan atas.

256