Page 74 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

melalui Keputusan Pemerintah tanggal 9 Februari 1897 No.
21 yang secara khusus memuat peraturan pelaksanaan Bosch-
reglement 1897 dan pengaturan organisasi Jawatan Kehutanan.
Setelah berlaku lebih dari 16 tahun lamanya, dengan
perubahan berulangkali dalam beberapa ordonansi, maka ber-
dasarkan Ordonansi Kolonial tanggal 30 Juli 1913 Reglemen
Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897 (Bosch-
reglement 1897) diganti dengan Reglemen untuk Pemangkuan
Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913, tetapi baru diberlaku-
kan mulai tanggal 1 Januari 1914.
Untuk mengantisipasi perkembangan kependudukan di
Jawa, maka pada tahun 1927 Boschreglement van Java en
Madoera 1913 diganti dengan Reglement voor het Beheer der bossen
van den Lande op Java en Madoera 1927 (Peraturan Pengelolaan
Hutan Negara di Jawa dan Madura 1927), atau disingkat
Boschordonantie voor Java en Madoera 1927 (Ordonansi Hutan
untuk Jawa dan Madura 1927). Boschordonantie 1927
diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 221, kemudian
diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 No. 168, dan terakhir
diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 No. 63. Sedangkan,
peraturan pelaksanaan dari Boschordonantie 1927 dituangkan
dalam Boschdienstregelement voor Java en Madoera 1927, kemu-
dian diganti dengan Boschverordening voor Java en Madoera
1932, dan menyusul diperbarui dengan Boschvererdening tahun
1935, tahun 1937, dan tahun 1937.

Bentuk Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan
Hutan di Jawa Masa Kolonial
Tahun 1873, Buurman van Vreeden berhasil memper-
kenalkan sistem taung ya (tumpang sari) dalam penanaman
hutan di Jawa. Keberhasilan ini dipuji banyak pihak sebagai
metode reboisasi yang murah dan efisien. Dalam sistem
tumpang sari ini menggunakan menggunakan tenaga petani
untuk menanam kembali tanaman pokok hutan, dengan

60