Page 73 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

kan tugasnya pada pengelolaan hutan jati, juga kawasan hutan
jati yang belum diserahkan pengelolaannya pada pihak lain
agar dijaga dan dipelihara dengan baik. Pengelolaan hutan
pada tahun-tahun selanjutnya cenderung lebih difokuskan
pada kegiatan reforestasi hutan jati, karena kayu jati mem-
punyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan kayu non
jati, dan kebutuhan industri yang tinggi pada jati. Pada tahun
1890, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Perusahaan
Hutan Jati (Djatibedrijf) untuk mengintensifkan pengelolaan
hutan jati di Jawa dan Madura, sedangkan pengelolaan
kawasan hutan rimba non jati diserahkan wewenangnya pada
Dinas Hutan Rimba (Dienst de Wildhoutbossen).
Pada tanggal 14 April 1874 diundangkan Reglemen
Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura. Hal
penting yang diatur dalam Reglemen Hutan 1874 ini adalah:
- Pengaturan mengenai pemisahan pengelolaan hutan jati
dengan hutan rimba non jati.
- Hutan jati dikelola secara teratur dan ditata dengan
pengukuran, pemetaan dan pemancangan pal-pal batas,
serta dibagi dalam wilayah distrik-distrik hutan.
- Eksploitasi hutan jati diserahkan pengusahaannya pada
pihak swasta.
- Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara
teratur diserahkan pada Residen di bawah perintah
Direktur Binnelands Bestuur, dan dibantu seorang
Houtvester.
Selanjutnya, Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi
Hutan Jawa dan Madura 1874 melalui Ordonansi 6 Mei 1882,
Ordonansi 21 November 1894, Ordonansi Kolonial 9
Februari 1897, Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan
di Jawa dan Madura 1874, diperbarui dengan Boschreglement
1897 (Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura
1897), diteruskan Dienstreglement 1897 (Reglemen Dinas)

59