Page 77 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

mengeluarkan beberapa kali perubahan peraturan mulai dari
SK Menteri No. 622/95 kemudian diganti dengan SK Menteri
No.677/1998 tentang Pengelolaan HKm dan kemudian di-
ganti lagi dengan SK Menteri No. 31/2001 tentang Penyeleng-
garaan pengelolaan HKm, dan juga Permen No. 01/2004
tentang Social Forestry.
Dengan dipengaruhi oleh berkembangnya diskursus
tentang pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat,
mendorong Perhutani untuk mengembangkan konsep baru
bernama “Penanaman Hutan Berbasis Masyarakat” (PHBM)
yang berdasar pada Keputusan Direksi Perum Perhutani No:
268/KPTS/DIR/2007. Skema PHBM ini dikembangkan
terus-menerus oleh Perhutani dengan memakai prinsip keber-
samaan dalam melakukan pengelolaan hutan. PHBM dimak-
sudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya
hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial
secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk
meningkatkan peran dan tanggungjawab Perum Perhutani,
masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan
terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya
hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model
kemitraan.
Desa Sindangasih adalah salah satu desa yang menjadi
wilayah diterapkannya PHBM. Tetapi kenyataan di lapangan
menunjukkan banyak kontradiksi. Dalam penerapan konsep
PHBM ini, banyak ketidakjelasan kesepakatan-kesepakatan,
hingga problem teknis pelaksanaan yang sebenarnya hanya
sekedar menjalankan kegiatan saja dan tujuan pemberdayaan
sebagai visi-misi PHBM sendiri menjadi kabur.

Perhutani, antara Perum atau PT:
Reproduksi Primitive Accumulation
Persoalan di atas akibat dari tidak jelasnya pengelolaan
yang diembankan dari pusat hingga ke lapangan, penelusuran

63