Page 76 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

social forestry, meski masih belum jelas bentuk operasionalnya.
Tahun 1982 Perum Perhutani di bawah Direktur
Utamanya, Hartono Wirjodarmodjo, menyempurnakan Pen-
dekatan Kesejahteraan di atas dengan Proyek Pembangunan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Proyek ini bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan
meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal. Proyek
PMDH dilanjutkan untuk menyusun gagasan dan konsep
kehutanan sosial secara lebih jelas (Hartadi Kartodihardjo,
2001).
Tahun 1985 dibentuk tim penelitian untuk mencari
sistem pengelolaan hutan yang mampu memecahkan per-
masalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Dari
hasil penelitian tersebut dirumuskan program baru yang
dinamakan Perhutanan Sosial (PS) yang menerapkan pola
tanam jati dengan jarak tanam 6 x 1 m, dan di sela tanaman
jati tersebut ditanam buah-buahan atau tanaman pertanian.
Pada periode ini mulai dikenal konsep agro forestry dalam
pengelolaan hutan
Di samping program PS, juga dicarikan berbagai bentuk
alternatif, seperti yang dilakukan di wilayah KPH Madiun
atas kerjasama Fakultas Kehutanan UGM dengan Direksi
Perum Perhutani sejak tahun 1991 dengan proyek “Pilot
Project Pengelolaan Hutan Jati Optimal untuk Perhutani dan
Masyarakat”—atau dikenal dengan proyek Management Re-
gime (MR). Program MR ini mempertimbangkan jarak
kawasan hutan dari pemukiman penduduk, jumlah tenaga
kerja yang tersedia, dan kondisi fisik hutan yang ketiganya
berpengaruh pada intensitas tekanan penduduk terhadap
kawasan hutan.
Pasca reformasi Departemen Kehutanan kembali
berusaha memperhatikan dan mengadopsi perkembangan dan
perubahan paradigma state based menjadi community based,
program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Menteri Kehutanan

62