Page 71 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

penebang kayu-kayu jati tanpa ijin Jawatan Kehutanan. Pada
tanggal 26 Mei 1808 Daendels mengeluarkan Peraturan
Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip:
- Pemangkuan hutan sebagai domein Negara dan semata-
mata dilakukan untuk kepentingan Negara.
- Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen
dan dari jurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang
ada.
- Penyerahan pemangkuan hutan pada dinas khusus di
bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan we-
wenang adminsitratif dan keuangan serta wewenang
menghukum pidana.
- Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan
perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin
keberadaannya, dengan kewajiban melakukan refores-
tasi dan pembudidayaan lapangan tebangan.
- Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan me-
reka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus diguna-
kan untuk memenuhi keperluan Negara, dan kemudian
baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan suasta.
- Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut
peraturan yang berlaku.

Kebijakan Daendels merupakan kebijakan awal penge-
lolaan hutan, dengan menggunakan teknik kehutanan dan
kelembagaan modern, terutama setelah adanya Dienst van
het Boschwezen (Jawatan Kehutanan). Peraturan hukum menge-
nai pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama
kali dikeluarkan tahun 1865 yang dinamakan Boschordonantie
voor Java en Madoera 1865 (Undang-Undang Kehutanan untuk
Jawa dan Madura 1865), kemudian disusul dengan peraturan
agraria Domeinverklaring 1870 yang mengklaim bahwa tanah

57