Page 200 - Sejarah Daerah Lampung
P. 200

181


            tingkat  I  Lampung  1964,  kehidupan  ekonominya tidak jauh  berbeda
            dengan  situasi  ekonomi nasional_ ketika  itu. Semua  daya  dan  potensi
            ekonomi diabdikan UQtuk kepentingan politik.  Tefjadilah pemborosan-
            pemborosan terhadap sumber kekayaan alam, yang mengakibatkan se-
           . makin merosotnya perekonomian daerah maupun nasion,al.  Rakyat me-
            rasakan adanya kekurangan  seperti  bahan pakaian, pangan dan  seba-
            gainya. Berbagai fasilitas dan sarana dalam keaclaaD tidak terurus dan
            rusak atau terbengkelai. Rencana-rencana pembangunan kalaupun ada
            tidak  dapat . direalisasi  program  kesejahteraan  Kasitn<:>,  misalnya

            mengalami  kegagalan  pelaksauaan.  Demikian  pula  Rencana  Pemba-
            ngunan  Semesta ,Berencana  yang  lahir tahun  1961.  Akibat daripada
            merosotnya kegiatan ekonomi, maka hingga tahun  1964, bahkan sam-
            pai  meletusnya tragedi  nasionai  1965, tingkat  pertumbuhan  ekonomi
            amat rendah, sedangkan jumlah penduduk bertambah  terus lebih-lebih
            karena masuknya pendatang transmigran dari luar daerah.
                 Dengan  lahimya  Orde  Baru  11  Maret  1966,  dan  ditetapkannya
            pemegang Supersemar sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera oleh

           . MPRS  (Tap. MPRS  No. XIl/MPRS/1966),  dimulailah  secara  s~'rius
            dilakukan  penanggulangan  merosotnya -ekonomi  yang  k~ itu  laju
            inflasi telah menunjukkan 650%.  Usaha. penanggulangan itu sekaligus
            meletakan dasar guna pembangunan · dan pembaharuan ekooomi. selan-
            jutnya, dan setelah peletakan dasar tadi cukup berhasil, maka mulailah
            pada  1  April  1969  dilancarkan  pelaksanaan  Pembangunan  Lima·
            Tahun Pertama.
                 Pelaksanaan Pelita I di daerah Lampmg telah dijalankan dengan
            orientasi dan  arah yang  benar dan  sesuai. dmgan pola pembangunan
            yang ditetapkan oleh Pusat. '>  Hal ini tei:cennin jelas dalam pen8suna-
            an pembiayaan pembangunan.

                Tentang sumber pembiayaan  pemb~ daerah  meliputi  dua
            hal yaitu:
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205