Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 47
AROGANSI APINDO-KADIN DISINYALIR BIKIN BURUH PECAH, DUKUNGAN
DATANG KE PENGUSAHA
JAKARTA - Arogansi Apindo maupun Kadin disinyalir menjadi penyebab keluarnya sejumlah
konfederasi dan serikat buruh dari tim teknis yang membahas Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam unsur tripartit. Namun dukungan datang kepada para
pengusaha dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi mengatakan, bahwa pihaknya tidak
mengetahui isi draf yang diberikan ke Apindo dan Kadin. Ia menyatakan bahwa setiap kelompok
konfederasi dan serikat buruh itu memiliki drafnya masing-masing untuk dibahas dalam tim
teknis tersebut.
"Draf itu diklaim dari usulan semua serikat atau konfederasi buruh yang ada. Saya bersumpah,
dari KSPN belum ada pengusulan draf seperti itu." Kata Ristadi dalam konferensi pers di Jakarta,
Rabu (15/7).
( ) Ia mengungkapkan, bahwa sudah ada klarifikasi dari Kadin dan Apindo terkait hal tersebut.
Dikembalikannya draf tersebut karena Kadin dan Apindo menghormati kelompok konfederasi
dan serikat buruh lainnya yang berada dalam tim teknis itu.
"Kalo memaksakan narasi dan pikirannya supaya diikuti orang. Dan Jika tidak diikuti dia keluar,
itu baru arogan," jelasnya.
Sambung dia menambahkan, bahwa pengesahan RUU dari pasal per pasal itu adalah
kewenangan DPR. Suatu kekeliruan besar jika berkeinginan untuk menjadi pemutus dalam
perundingan undang-undang.
"Kita ini dalam tim teknis hanya berkewajiban untuk mendorong segala ide-ide dan aspirasi yang
diinginkan oleh buruh. Keputusannya itu ada di DPR," tegasnya.
( ) Semula, tim teknis dibentuk untuk mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster
ketenagakerjaan, termasuk menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI yang
menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Dari unsur serikat buruh, mereka mewakilkan 15 anggotanya dalam tim teknis tersebut, di
antaranya dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), hingga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan
Indonesia (FSP Kahutindo).
(akr).
46
