Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir yang normal," ujar Ketua Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta, Rabu (12/4/2021).

TAK BOLEH DICICIL TAPI BURUH KECEWA DENGAN SURAT EDARAN THR, INI
ALASANNYA

JAKARTA - Buruh meminta kepastian pengusaha membayar THR Lebaran tahun ini. Menurut
Buruh, Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di tahun 2021 yang
dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan, merupakan surat rutin yang dikeluarkan tiap tahun
menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak cukup memberikan kepastian.

"Namun di SE tahun ini yang ditandatangani tanggal 12 April 2021, khususnya yang terkait
dengan perusahaan yang terdapat Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021 sesuai
waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir yang
normal," ujar Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta,
Rabu (12/4/2021).

Alasannya, lanjut Timboel, pada poin 1 (bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat
kesepakatan dengan buruh) disebutkan kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu
pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Dengan klausula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid
19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini
sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh Perusahaan. Point 1 ini hanya
mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1. Point 1 ini tidak membuka ruang perusahaan
yang tidak mampu untuk mencicilnya," terang Timboel.

Dia mempertanyakan bagaimana logika berpikir yang dibangun dalam SE ini, bila perusahaan
tidak mampu membayar THR pada H-7 karena terdampak Covid dan tidak diberi ruang mencicil,
diwajibkan membayar THR di H-1. "Saya kira perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam
waktu 6 hari," ucapnya.

Kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak covid-19, tentunya akan juga
menjadi masalah bagi buruh karena bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh Perusahaan, apa yang
bisa dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan karena pada H-1 dipastikan Pengawas
Ketenagakerjaan, manajemen dan pekerja sudah libur.

"Andaikata pun pembayaran THR di H-1 dilakukan maka kapan waktu pekerja untuk berbelanja
mempersiapkan makan minum dan kebutuhan anak-anak untuk hari raya, karena besoknya
sudah Hari Raya. Dana THR berpotensi tidak bisa dibelanjakan sehingga harapan Menko
Perekonomian dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai," tambah
Timboel.

235