Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Ringkasan

Sebelum Ramadhan tiba, pemerintah sudah mewanti-wanti pengusaha agar menunaikan
kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah bahkan akan menjatuhkan
sanksi bagi pengusaha yang terlambat membayarkan THR termasuk gagal memberikan THR.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil. Ida mengatakan, hal itu mengingat
sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan sejumlah bentuk dukungan kepada
pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.

PERMINTAAN BURUH AGAR THR DIAWASI DIBAYAR TIDAK TERLAMBAT

oleh Eva Rianti, Arie Lukihardianti, Ali Mansyur, Febrianto Adi Saputro Sebelum Ramadhan tiba,
pemerintah sudah mewanti-wanti pengusaha agar menunaikan kewajiban pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah bahkan akan menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang
terlambat membayarkan THR termasuk gagal memberikan THR.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil. Ida mengatakan, hal itu mengingat
sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan sejumlah bentuk dukungan kepada
pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.

Para buruh di Jabar namum kecewa dengan surat edaran Menaker. Menurut Ketua FSP TSK
SPSI, Roy Jinto Ferianto, surat edaran yang dikeluarkan menteri itu sangat bertentangan dengan
PERMEN No 16/2016. Yakni, dalam ketentuan Permen tersebut THR wajib dibayarkan pengusaha
secara tunai sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Roy menilai, surat edaran menteri tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberian THR.
Yakni, dengan adanya ketentuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk
menunda dan mencicil melalui Bipartit dengan buruh.

"Dampaknya pengusaha akan berlomba-lomba untuk menunda atau mencicil pembayaran THR,
sikap kita tetap menolak THR dicicil maupun ditunda. Kami meminta dibayarkan secara tunai
sekaligus kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya," ujar Roy kepada
Republika, Selasa (13/4).

Roy mengatakan, kalau pemerintah tak mendengarkan aspirasinya, rencananya pada hari buruh,
semua buruh akan turun ke jalan. "Nanti May Day kembali disuarakan turun ke jalan," katanya.

Roy menilai, kondisi tahun 2020 dengan sekarang Tahun 2021 sangat berbeda. Karena,
perusahaan sudah beroperasi secara normal. Tapi, pandemi Covid-19 selalu dijadikan alasan
oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh.

"Bisa kita lihat dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, kemudian
tanggal 2 Februari 2021 keluar PP No 34, tentang TKA PP No 35 mengenai PKWT, ALIH DAYA
dan PHK, PP No 36 mengenai Pengupahan, PP No 37 mengenai JKP," paparnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah mengeluarkan PERMEN 2 tahun 2021 mengenai pengupahan
untuk industri padat karya, aturan tersebut memperbolehkan perusahaan untuk membayar upah
buruh di bawah upah minimum. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpihak
kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh.

239