Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 239

Judul               Permintaan Buruh Agar THR Diawasi Dibayar tidak Terlambat
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.republika.co.id/berita/qrhubn328/permintaan-buruh-agar-
                                    thr-diawasi-dibayar-tidak-terlambat
                Jurnalis            Indira Rezkisari
                Tanggal             2021-04-13 15:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua FSP TSK SPSI) Dampaknya pengusaha akan berlomba-lomba
              untuk menunda atau mencicil pembayaran THR, sikap kita tetap menolak THR dicicil maupun
              ditunda. Kami meminta dibayarkan secara tunai sekaligus kepada pekerja/buruh paling lambat
              7 hari sebelum hari raya

              neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua FSP TSK SPSI) Nanti May Day kembali disuarakan turun ke
              jalan
              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua FSP TSK SPSI) Bisa kita lihat dengan pengesahan UU Cipta
              Kerja yang merugikan kaum buruh, kemudian tanggal 2 Februari 2021 keluar PP No 34, tentang
              TKA PP No 35 mengenai PKWT, ALIH DAYA dan PHK, PP No 36 mengenai Pengupahan, PP No
              37 mengenai JKP
              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua FSP TSK SPSI) Berdasarkan aturan THR harusnya dibayar
              oleh  pengusaha  minimal  satu  bulan  upah.  Ini  dibayarkan  sekaligus  paling  lambat  tujuh  hari
              sebelum hari raya kepada buruh

              negative - Roy Jinto Ferianto (juru bicara AJB) Kalau pemerintah memaksakan berarti pemerintah
              memang memaksa buruh untuk turun kembali ke jalan melakukan aksi unjuk rasa penolakan
              aturan tersebut. Jadi kalau terjadi kerumunan itu karena kesalahan pemerintah

              positive  -  Said  Iqbal  (ketua  KSPI)  Isi  surat  edaran  Menaker  juga  memuat  kemudahan  bagi
              perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya
              harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh  jika di
              perusahan tidak ada serikat pekerja

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan
              tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan
              konsumsi. Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar,
              yakni 230 T atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya


                                                           238
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244