Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 238

PERUSAHAAN JANGAN ALASAN TIDAK MAMPU BAYAR THR

              ASKARA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi sikap
              pemerintah yang menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan H-7 sebelum hari raya dan
              tidak dicicil.

              Hal  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/6/HK.04/VI/2021
              tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Tahun  2021  Bagi
              Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              "Isi surat edaran menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
              Covid-19.  Di  mana  nilai  THR  dan  sistem  pembayarannya  harus  dirundingkan  secara  bipartit
              dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
              kata Said Iqbal.

              "Dalam  perundingan  itu  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19  wajib  membuktikan
              ketidakmampuannya kepada buruh dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
              yang transparan," tambahnya.

              Namun demikian, Said Iqbal mengingatkan, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi
              alasan  untuk  tidak  membayar  THR.  Bagi  pengusaha  yang  tidak  mampu,  paling  lambat  H-1
              sebelum hari raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.

              KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemenaker untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan
              sebagaimana isi surat edaran menaker.

              "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
              tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
              jelasnya.
              KSPI juga mendesak menaker untuk meningkatkan peran posko THR dengan pro aktif melalui
              dinas tenaga kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021 atau
              belum. Sehingga surat edaran menaker tersebut memiliki dampak low inforcement, tidak hanya
              rule of the game saja.

              "THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
              akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar yakni Rp 230 triliun atau 10
              persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," papar Said Iqbal.
              "Ketika  konsumsi  meningkat  akan  mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi  menuju  positif,"
              imbuhnya.

              (industry).




















                                                           237
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243