Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Apalagi, kata dia, adanya rencana menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha
untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021. Sehingga, lengkap sudah penderitaan
kaum buruh.

"Berdasarkan aturan THR harusnya dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah. Ini
dibayarkan sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum hari raya kepada buruh," tegasnya.

Oleh karena itu, Roy meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan agar tidak mengeluarkan aturan
THR dapat dicicil atau ditunda. Karena, buruh dengan tegas menolak aturan tersebut.

"Kalau pemerintah memaksakan berarti pemerintah memang memaksa buruh untuk turun
kembali ke jalan melakukan aksi unjuk rasa penolakan aturan tersebut. Jadi kalau terjadi
kerumunan itu karena kesalahan pemerintah," kata Roy.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengapresiasi
sikap pemerintah yang menegaskan THR wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya dan tidak
dicicil. "Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih
terdampak Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara
bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat
pekerja," tegas Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulisnya.

Dalam perundingan itu, lanjut Said Iqbal, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib
membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan. Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan
perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR.

Karena itu, sambung Said Iqbal, KSPI dan buruh Indonesia meminta pemerintah untuk bersikap
tegas dalam penegakkan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker. Karena faktanya, banyak
perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020.

"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan," tegas Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro
aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR
2021 atau belum. Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak law enforcement,
tidak hanya rule of the game saja.

"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni 230 T atau 10 persen dari
APBN. Sungguh besar nilainya," tutup Said Iqbal.

240