Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020

yang sama, padahal keduanya sangat jauh berbeda.

Omnibus law merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan
yang dikenal melalui metode ilmiah, sedangkan RUU Cipta Kerja merupakan produk
hukum yang dihasilkan dari metode omnibus law tersebut.

Penulis menganalogikan omnibus law ini sebagai metode penelitian Skripsi,
sedangkan RUU Cipta Kerja merupakan hasil penelitian yang diuji oleh para dosen di
kampus pada saat ujian Skripsi.

Sehingga yang patut diperdebatkan ialah substansi RUU Cipta Kerja yang
merupakan produk hukum sebagai hasil metode omnibus law. Oleh karenanya harus
ada satu pemahaman di dalam masyarakat bahwa antara omnibus law dengan RUU
Cipta Kerja merupakan hal yang berbeda dalam konteks teoretis.

Munculnya ide RUU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law adalah
cikal bakal dari pidato Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih dalam
Pemilihan Presiden tahun 2019 yang pada poin utamanya menyatakan bahwa
Pemerintah akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan 2
(dua) undang-undang besar yakni UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Di mana kedua undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law yakni satu UU
akan merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang ada dengan tujuan tercipta
penyederhanaan, pemotongan dan pemangkasan peraturan yang menghambat
penciptaan lapangan kerja.

Menyikapi hal tersebut, sudah sepatutnya kita berpikir secara jernih agar tidak
terjadi pola pikir yang apriori (berpraanggapan sebelum mengetahui) terhadap
rencana Pemerintah. Oleh karena itu perlu dibaca dan dipahami substansi dari RUU
Cipta Kerja yang ada sebagai salah satu produk hukum yang ditawarkan oleh
Pemerintah.

Secara teori, penulis setuju dengan pembentukan undang-undang yang
menggunakan metode omnibus law, karena selain terciptanya penyederhanaan
dalam peraturan juga dapat menjadi solusi terhadap penyelesaian masalah
konkurensi norma dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia.

Meskipun demikian, yang perlu diperhatikan adalah substansi pengaturannya, sebab
hal yang banyak dipertentangkan selama ini adalah banyaknya kepentingan politik
yang acap kali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat sehingga terjadilah
penolakan besar-besaran dalam beberapa rancangan undang-undangan yang
ditawarkan oleh Pemerintah dan DPR.

Beberapa Problematika Substansi RUU Cipta Kerja Keberadaan RUU Cipta Kerja
sebagai suatu bentuk kebijakan Pemerintah menimbulkan reaksi sosial dari
beberapa kalangan seperti kaum buruh, organisasi masyarakat dan organisasi

Page 21 of 121.