Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020
P. 26
Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang psikologis, sangat memungkinkan
pekerja/buruh dalam membuat suatu perjanjian kerja mengalami tekanan psikologis
sehingga dalam pengambilan keputusannya tidak sesuai kehendak yang sebenarnya
dari pekerja/buruh, terutama dalam hal meminta kebijakan pemberi kerja untuk
dicantumkan batasan waktu istirahat panjang.
Kedelapan, dihilangkannya kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk
memberikan izin bagi pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta dipermudahnya
TKA karena setiap perusahaan sponsor TKA hanya membutuhkan Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing setidaknya diatur 2 (dua) kewajiban
pemberi kerja dan TKA yakni memiliki RPTKA dan Visa Tinggal Terbatas (Vitas).
Pada awalnya, bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan adalah "Setiap pemberi
kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk." Namun dalam RUU Cipta Kerja, bunyi Pasal 42
ayat (1) UU Ketenagakerjaan diubah menjadi "Setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat." Dampaknya adalah tidak ada lagi
mekanisme perizinan yang kompleks bagi TKA sebagaimana ketentuan UU
Ketenegakerjaan sebelumnya.
Hal tersebut juga akan berimplikasi tidak digunakannya lagi Vitas dalam mekanisme
perekrutan TKA sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 20
Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa "Setiap TKA yang
bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja." Dan "Vitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA
kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk." Ketentuan tersebut sudah
seyogianya akan sangat mempermudah masuknya TKA di Indonesia, sedangkan
kompleksitas permasalahan tenaga kerja lokal masih belum terselesaikan.
Oleh karena itu, perubahan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan melalui RUU Cipta Kerja
tersebut haruslah dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah, sebab akan
berdampak pada ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Uraian di atas merupakan bagian terkecil dari banyaknya persoalan yang terdapat
dalam RUU Cipta Kerja. Tentunya setiap RUU yang diusulkan pemegang kekuasaan
harus bersesuaian dengan kepentingan rakyat sebagaimana asas hukum "solus
publica suprema lex" (kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya termasuk di
atas undang-undang).
Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar, RUU Cipta Kerja sebenarnya untuk
siapa? Sudah barang tentu yang mampu menjawab hal tersebut adalah RUU Cipta
Kerja itu sendiri dengan segenap substansinya yang krusial.
Page 25 of 121.
