Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020

Title KORBAN PHK DAPAT INSENTIF RP 1 JUTA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 26 Maret 2020
Page/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/26/03/2020/korban-phk-dapat-insentif-r p-1-juta/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah berusaha menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian
masyarakat. Setelah menambah anggaran bantuan sembako dan mempercepat
penyaluran program keluarga harapan (PKH), sasaran penerima kartu prakerja
diperluas sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Program kartu prakerja semula hanya diperuntukkan bagi masyarakat pencari kerja.
Kini para pekerja harian, buruh lepas, dan pegawai yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) bisa merasakan manfaat program tersebut seiring dengan
mewabahnya virus korona. Sehingga diharapkan roda perekonomian mereka tetap
bisa berjalan.

Program kartu prakerja untuk kalangan-kalangan itu akan berlangsung antara tiga
hingga empat bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun. "Sehingga
nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberi honor insentif Rp 1 juta," terang
Presiden Joko Widodo kemarin.

Program kartu prakerja tidak hanya bisa diikuti pekerja harian, buruh lepas, dan
korban PHK. Para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet akibat
kebijakan social distancing juga bisa mengikuti program tersebut. Selain untuk
menambah penghasilan, yang utama dari program itu ialah meningkatkan
kompetensi dan kualitas SDM mereka.

Presiden meminta semua kepala daerah mendukung program tersebut di wilayah
masing-masing. "Siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik," ucap mantan
gubernur DKI Jakarta itu. Tujuannya, anggaran yang ada langsung bisa disalurkan
dan tepat sasaran. Program kartu prakerja sendiri diluncurkan 20 Maret lalu dan
akan efektif per 1 April.

Terkait program itu pula, presiden meminta semua kegiatan produksi yang
dikoordinasi pemda menjadi program padat karya. Sejumlah kementerian juga akan
memperbanyak program tersebut. Khususnya padat karya tunai. Hal itu
dimaksudkan untuk menjaga agar masyarakat tetap memiliki pendapatan sehingga
daya belinya terjaga. Namun, berbagai kegiatan tersebut harus tetap menerapkan
protokol kesehatan secara ketat. Risiko penularan Covid-19 harus diminimalkan.
Kegiatan produksi harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan.

Page 29 of 121.