Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020
P. 28

Title          HADAPI WABAH VIRUS CORONA, PEMERINTAH ATUR KEBIJAKAN BAGI PELAKU USAHA DAN
                              PEKERJA
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      26 Maret 2020
               Page/URL       https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/26/hadapi-wabah-virus-coro na-
                              pemerintah-atur-kebijakan-bagi-pelaku-usaha-dan-pekerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan
               perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka
               pencegahan covid-19 yang diatur melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun
               2020.

               Dalam hal ini, Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
               Fauziyah pada tanggal 17 Maret 2020 itu dibuat untuk mendorong agar setiap
               pimpinan usaha dapat segera membuat aturan yang mengutamakan tujuan guna
               memperkecil penyebaran covid-19 dan tetap menjalankan usaha.

               "Kita tetap mencegah penularan penyebaran virus (Covid-19) tapi usaha tetap
               jalan," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam
               keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta,
               Kamis (26/3/2020).

               Dalam Surat Edaran tersebut, Pemerintah juga mengatur kebijakan hak
               perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku
               usaha.

               Lebih lanjut, sebagaimana diketahui bahwa guna mendukung upaya pencegahan
               penyebaran covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk
               pembatasan kegiatan usaha yang mana hal tersebut secara tidak langsung juga
               menyebabkan sebagian pekerja/seluruh pekerja tidak masuk kerja.

               Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja
               maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai
               dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja.

               "Dalam hal ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha untuk
               menjaga masalah besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku dan pekerja,"
               imbuh Susiwijono.

               Kemudian di luar surat edaran, Susiwijono juga mengatakan bahwa Pemerintah juga
               tengah menyiapkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus ekonomi bagi pelaku
               usaha dan para pekerja.



                                                       Page 27 of 121.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33