Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020

kepemudaan.

Reaksi tersebut muncul karena adanya beberapa substansi RUU Cipta Kerja yang
menurut mereka tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung
menghasilkan masalah yang baru.

Sejatinya dalam RUU Cipta Kerja akan merampingkan sekitar 79 undang-undang
dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31
Kementerian dan lembaga terkait yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM,
kemudahaan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta
kawasan ekonomi. Penulis akan menguraikan beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja
yang diduga memiliki kecendurangan untuk menciptakan masalah baru.

Pertama, dihilangkannya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dalam
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Awalnya Pasal 88 UU PPLH berbunyi "Setiap orang yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah
B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan." Tetapi dalam RUU Cipta Kerja Pasal 88 UU PPLH diubah menjadi "Setiap
orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang
terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya".

Implikasinya adalah regulasi tersebut dapat menimbulkan kelemahan dalam
penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan hidup. Selain itu, efek penjeraan
dan menakut-nakuti pun hilang bagi para pelaku tindak pidana lingkungan.

Kedua, ditambahkannya sanksi administratif bagi pelanggar baku mutu lingkungan
hidup berupa baku mutu udara ambien, air dan air laut pada Pasal 98 ayat (1) UU
PPLH. Awalnya Pasal 98 ayat (1) UU PPLH berbunyi "Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Tetapi dalam RUU Cipta Kerja Pasal 98 ayat (1) UU PPLH diubah menjadi "Setiap
orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak

Page 22 of 121.