Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020
P. 27
Jangan sampai RUU Cipta Kerja hanya dibentuk untuk kepentingan kelompok
tertentu dan melalaikan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi di negeri insulinde ini.
Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan adanya jaminan hak asasi manusia dan
perlindungan terhadap segala yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup
manusia yang sifatnya mendasar seperti lingkungan hidup yang baik, upah yang
layak, perlakuan yang sama di depan hukum serta hak untuk mengemukakan
pendapat.
Kesemuanya itu haruslah dijamin oleh negara. Jika hal itu dilanggar maka
masyarakat memiliki hak untuk menyuarakannya melalui media apapun.
Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa
RUU Cipta Kerja memiliki kecenderungan yang dapat menimbulkan masalah baru di
masyarakat sehingga sebelum disahkan harus dilakukan penyesuain secara mutatis
mutandis dan menilik setiap pandangan umum.
Sebab, undang-undang yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
tentunya progresif sebagaimana dikatakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa
"hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum".
Selain itu, masih adanya kekeliruan dalam memahami hierarki perundang-undangan
dalam RUU Cipta Kerja dipandang merupakan kesalahan sangat fatal dalam ilmu
hukum. Olehnya itu, harus dilakukan revisi yang sangat mendasar terhadap RUU
Cipta Kerja agar tidak menimbulkan konkurensi norma dan melanggar hak rakyat
yang bersifat mendasar.
Page 26 of 121.
